::: Simak berbagai info menarik melalui twitter dan facebook Ltn Pcnu Klaten Info pemasangan iklan, hubungi email ltnklaten@gmail.com :::

Website Resmi PCNU Kab. Klaten

NU Jawa Tengah Imbau Pemerintah Tak Mengizinkan Pendirian Toko Modern Karena . . .




NU Klaten, Magelang~  Senin kemarin, 5 Desember 2016, diadakan forum bahtsul masail (musyawarah hukum Islam, red) yang diikuti semua Pengurus Cabang NU dan perwakilan pondok pesantren se-Jawa Tengah. Acara dilangsungkan di di Pondok Pesantren Al-Asnawi  Kabupaten  Magelang.

Pada kesempatan tersebut, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menghimbau kepada pemerintah agar tidak mengizinkan pendirian toko modern yang berdampak negatif terhadap eksistensi warung tradisional maupun toko kelontong.

Dipaparkan oleh Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah, KH Ubaidulloh Shodaqoh, dampak ekonomi yang ditimbulkan dari banyaknya pendirian toko-toko modern yaitu tutupnya toko-toko tradisional, yang berujung pada kesenjangan ekonomi yang semakin jauh.

“Menjamurnya toko-toko modern itu dapat menimbulkan dlarar (bahaya, red). Dlarar di sini tidak boleh dilihat dalam jangka pendek yang terkait dengan perorangan, tapi harus juga dilihat jangka menengah dan panjang. Keberadaan pasar-pasar modern dalam jangka panjang akan mengakibatkan terjadinya monopoli ekonomi yang hanya dikuasai kaum borjuis yang berjumlah sangat sedikit,” sebutnya seperti dikutip dari nujateng.com.

Ia menyebutkan jika menjamurnya toko-toko modern yang menggunakan konsep waralaba atau franchise merupakan petanda berkembangnya kapitalisme global di Indonesia yang berdampak negatif terhadap ekonomi rakyat.

“Karena itu, NU Jawa tengah terpanggil untuk andil dalam mengadvokasi kepentingan rakyat dalam hal kemandirian ekonomi berbasis maslahah, sebagaimana yang telah diamanatkan Pancasila dan UUD 45,” kata KH Ubaidulloh Shodaqoh kemudian.

Pada forum bahtsul masail yang dipimpin oleh Wakil Katib Syuriah PWNU Jawa Tengah KH Hudallah Ridwan dan KH Busyro itu, ditetapkan kesepakatan fatwa bahwa pemerintah haram memberikan izin usaha ritel modern yang diduga kuat akan berdampak negatif terhadap pedagang tradisional atau toko kelontong.

Dalam forum bahtsul masail, NU Jawa Tengah juga meminta kepada pemerintah agarmeninjau ulang dan mencabut izin usaha yang sudah dikeluarkan apabila mengakibatkan kerugian terhadap usaha kecil dan menengah.

“Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa pemerintah dalam memberikan keputusan harus berpijak kepada kepentingan rakyat, tasharruful imam manuthun bil mashlahatir ra’iyyah. Karena itu jika pemberian izin berdampak pada kerugian yang dialami oleh pedagang-pedagang kecil maka izin tidak boleh dikeluarkan. Para pedang kecil ini menempati jumlah mayoritas,” ungkap KH Hudallah Ridwan.
Menurut KH Hudallah Ridwan, putusan tersebut juga berdasarkan pada kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa kerusakan harus dihilangkan (adldlarar yuzalu). 

“Dalam hal ini apabila izin usaha sudah terlanjur dikeluarkan pemerintah, maka pemerintah harus meninjau ulang. Apabila jelas berdampak pada kerugian para pedagang kecil, maka izin itu harus dicabut, adldlarar yuzalu (bahaya harus dihilangkan),” jelasnya
Tag : LBMNU, Nasional
0 Komentar untuk "NU Jawa Tengah Imbau Pemerintah Tak Mengizinkan Pendirian Toko Modern Karena . . ."

Back To Top